KIATNEWS : MUNA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Ode Umar Bonte aktif menyoroti dan membuat konten video terkait kinerja dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna, Sulawesi tenggara (Sultra).
Dalam sorotannya yang dituangkan melalui video, kemudian diunggah di media sosial (medsos) menjadi viral sehingga menimbulkan pro dan kontra dikalangan netizen kabupaten Muna.
Anggota dewan yang juga sebagai seorang vocalis music religi itu membuat konten mulai dari sampah yang ada dibantaran sungai Bay Pass Raha yang menumpuk pasca hujan, tidak adanya bensin mobil ambulance di puskesmas Wakorsel, kemudian belum terbayarnya insentif dokter di RSUD dr. Baharuddin beserta pelayanannya, teranyar adalah terkait jalan di wilayah Kecamatan Tongkuno, Tongkuno Selatan, Bone dan Marobo.
Namun kristisnya Umar Bonte terhadap Pemda Muna, ia tidak berani menyoroti pelayanan Rumah Sakit Muna Barat (Mubar) yang baru-baru ini viral. Publik pun dibuat heran atas sikap dari pada senator RI itu. Padahal Mubar masuk dalam wilayah konstituennya di Pilcaleg 2024 lalu.
“Kayaknya Umar Bonte hanya berani menyoroti Pemda Muna, kalau kabupaten tetangga tidak berani. Buktinya sudah beberapa hari ini viral terkait pelayanan Rumah Sakit Mubar. Bahkan Polres Muna sudah melakukan olah TKP disana tapi dia adem-adem saja. Dia tidak membuatkan video terkait masalah itu dan tanggapannya kira-kira seperti apa. Padahal klo diunggah di platform FB atau tik-tok pasti viral,”ujar salah seorang masyarakat, Rian, Sabtu 28 Juni 2025.
“Kenapa hanya Muna, Mungkinkah Umar Bonte takut dengan pemimpin Mubar. Tapi kalau di wilayah Muna ada kejadian viral sedikit, dia dengan gerakan cepat langsung membuat video. Dari track racord Umar Bonte salah satu pendukung calon rival dari Bachrun-Asrafil. Apakah ada dendam karena jagoannya kalah di Pilkada lalu, semoga itu tidak,”pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muna, Mustajab menyampaikan, terkait video Umar Bonte yang menyoroti jalan di wilayah Kecamatan Tongkuno, Tongkuno Selatan, Bone dan Marobo dengan menyinggung lambannya pemerintah dalam menangani infrastruktur jalan di daerah tersebut dianggap sesuatu yang keliru.
Pasalnya, sebelumnya Pemda Muna telah mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 22 miliar. Namun, anggaran tersebut dibatalkan oleh pemerintah pusat karena alasan efisiensi.
“Untuk tahun ini jalan-jalan tersebut telah direncanakan mendapatkan DAK sebesar Rp 22 miliar, tapi anggaran dibatalkan oleh pemerintah pusat karena efisiensi, kami harapkan masyarakat bisa bersabar,”ucap Mustajab.
Sebagai pengganti DAK, Kata Mustajab, Dinas PUPR Muna tahun ini kembali mengusulkan dana Instruksi Presiden (Inpres) untuk peningkatan jalan diwilayah tersebut dan berharap Umar Bonte bisa berkolaborasi membantu untuk kepentingan masyarakat Muna.
“Usulan ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Umar Bonte yang dianggap dapat membantu melobi di tingkat pusat,”tandasnya.
