KIATNEWS : MUBAR – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mana Barat mengadakan Rapat kerja daerah (Rakedrda) pembahasan penyusunan laporan kinerja semester I tahun 2025, yang dihadiri semua pejabat pengawas lingkup kantor Pertanahan Kabupaten Mubar, Selasa 17 Juni 2025.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor BPN Mubar Edison, menyampaikan bahwa muatan laporan untuk setiap seksi mencangkup, seksi 1 (Survei dan Pemetaan), mengenai kabupaten lengkap dan kualitas data, Sub bagian.
Sedangkan untuk tata usaha, realisasi anggaran per 30 Juni 2025, membuat rencana aksi yang dibuat dalam hal ini harus ada rencana dan pelaksnaaan seperti apa, kapan selesainya atau ada perubahan dari yang sekarang sampai yang akan datang, buat perekaman saat ini kita ada diposisi apa, dan pada saat raker akan seperti apa, dan setelah raker akan mencapai target apa, bukan hanya angka tetapi apa yang akan dihasilkan.
Menurutnya, jumlah pegawai harus masukan analisanya, seperti jenis kelamin, masa kerjanya, apakah dengan jumlah pegawai sekian bisa menyelesaikan target- target yang diberikan.
“Kita pegawai harus ada target, contoh anggaran, kualitas data yang ada di dasbord KKP. Tanah wakaf masukan permasalahan, untuk setiap kegiatan terutama untuk kualitas data dan wakaf. Kalau bisa hari ini sudah ada SK untuk satgas Wakaf, SK Pembaharuan dan peningkatan kualitas data,”ujar Edison.
Lebih lanjut, iya juga menyampaikan bahwa untuk RDTR karena kegiatan ini tergantung dengan Pemerintah Daerah, cukup dilaporkan apa yang sudah dilakukan dalam percepatan penyusunan RDTR sesuai permintaan Pemda.
“Kita mesti memahami pembaharuan ZNT. Misalnya kegiatan studio apa yang sudah dilakukan untuk mempercepat kegiatan pembaharuan ZNT sambil menunggu DIPA Revisi Terbit,”terangnya.
Lebih lanjut, ia juga menambahkan bahwa untuk penanganan masalah, pegawai harus mampu buat target penyelesaiannya sampai kapan, apa yang sudah dilakukan, dan langkah apa lagi yang akan dilaksnakan, misalnya mereka tidak sepakat jadi silahkan melakukan langkah hukum selanjutnya.
“Intinya laporan bukan hanya berisi angka-angka, tetapi harus ada rencana aksinya, serta analis HKM dan penyelesaian HKM nya,”tegas Edison
