KIATNEWS : MUNA – Bupati Muna, Drs. Bachrun Labuta, mewakili Kepala Daerah dari Indonesia dalam mengikuti Konferensi Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-3 (United Nations Ocean Conference/UNOC 2025) yang diselenggarakan pada 9–13 Juni 2025 di Nice, Prancis.
Konferensi ini merupakan acara tingkat tinggi yang diselenggarakan untuk memobilisasi tindakan global demi perlindungan dan pemanfaatan laut yang berkelanjutan..
Di event ini, Bupati Bachrun menyampaikan kisah sukses dan pentingnya menggerakkan masyarakat lokal dalam melakukan aksi perlindungan ekosistim pesisir serta melakukan restorasi mangrove di level kabupaten yang disebutnya “ Suara Bersatu untuk Lautan: Konservasi Berbasis Komunitas di Muna, Sulawesi Tenggara”.
Bupati menyoroti potensi daerah, tantangan pesisir, dan pentingnya peran masyarakat lokal dalam perlindungan ekosistim laut dan pantai. Kabupaten Muna memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Dengan garis pantai sepanjang 337 kilometer dan populasi pesisir lebih dari 100.000 jiwa, wilayah kami memiliki lebih dari 8.000 hektare mangrove, lebih dari 3.000 hektare terumbu karang, 2.000 hektare padang lamun, serta kawasan konservasi laut seluas lebih dari 76.000 hektare. Namun demikian, semua ini kini terancam.
“Telah terjadi degradasi ekosistem pesisir yang mengkhawatirkan, ekosistem yang penting bagi keanekaragaman hayati dan penghidupan masyarakat pesisir,”jelas Bachrun, Selasa 10 Juni 2025.
Hampir 100% permasalahan lingkungan, termasuk degradasi ekosistem pesisir berasal dari aktivitas manusia atau anthropogenic. Ini juga yang telah dan sedang terjadi di Kabupaten Muna. Praktik penangkapan ikan yang ilegal dan merusak yang masih terjadi, minimnya kepedulian masyarakat, terbatasnya akses informasi dan dana, serta konflik antara nelayan kecil dan kapal komersial semakin menambah tekanan yang ada. Ini semua menjadikan masyarakat pesisir semakin rentan terhadap fenomena perubahan iklim.
Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, wilayah laut 0-12 mil berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi. Sebagai seorang Kepala Daerah, Bupati Bahrun sangat memahami hal ini.
Meskipun demikian, Bupati Bachrun tidak melihat ini sebagai sebuah hambatan dan keterbatasan untuk mengambil peran dalam penyelamatan laut dan pesisir. Ia melihat bahwa pemerintah dan masyarakat pesisir masih dapat berperan. Masyarakat Muna pada umumnya dan masyarakat pesisir Muna khususnya adalah kekuatan terbesar dalam upaya penyelamatan laut dan pesisir ini..
Sebagai bagian dari komitmen Bupati terhadap Kebijakan Ekonomi Biru Nasional dan ASTA CITA, konservasi berbasis masyarakat menjadi fokus utama. Bersama Rare dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kabupaten Muna menjalankan program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) di 25 desa pesisir, mencakup lebih dari 41.000 hektare dan melibatkan lebih dari 8.700 penduduk. Model ini bukan hanya sebuah proyek, melainkan pendekatan konservasi yang inklusif dan dapat direplikasi, yang telah dimasukkan ke dalam rencana tata ruang laut provinsi dan sejalan dengan target global 30×45 (melindungi 30% kawasan laut sampai dengan 2045).
Untuk memperkuat pelaksanaan program PAAP tersebut, dan sebagai tindak lanjut dari Coastal 500 dan Kemitraan Bupati/Walikota Pesisir Sulawesi Tenggara, Bupati Bachrun membentuk Kemitraan Kepala Desa Pesisir, menyatukan 52 desa dalam visi konservasi berkelanjutan. Juga mendorong penggunaan dana desa untuk kegiatan pengawasan laut baik yang konvensional maupun menggunakan drone, rehabilitasi ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang, dan sebagainya.
“Kita juga mendorong strategi adaptasi perubahan iklim melalui budidaya perikanan dan pakan mandiri dari limbah pertanian—menggabungkan strategi ekonomi biru dan hijau,”tuturnya.
Bachrun menyebut, keanggotaan dalam Coastal 500 sebagai kehormatan besar. Jaringan ini memberinya ruang untuk berbagi dan belajar dari sesama pemimpin lokal. Coastal 500, katanya, bukan sekadar kumpulan pemimpin pesisir, tetapi gerakan untuk memberdayakan komunitas dalam melindungi ekosistem dan memenuhi kebutuhan rakyat.
“Saya mengingatkan para pembuat kebijakan nasional MPA berbasis komunitas adalah solusi efektif yang tidak boleh diabaikan,”tandasnya.
