“iklan”
iklan

Dituding “Kongkalingkong” dengan PT Darma Indah, KUPP Raha Dilapor APH

KIATNEWS : MUNA – Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Raha, Hamzan, dituding melakukan “kongkalingkong” dengan pemilik perusahaan pelayaran PT Darma Indah oleh Gerakan Masyarakat Muna Bersatu dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di demo jilid 2, Selasa 14 Oktober 2025.

Akibatnya, KUPP Raha, Hamzan dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam penjualan tiket kapal cepat dengan bekerja sama dengan PT Darma Indah.

Koordinator aksi massa, Yoghy Bonea, menyampaikan kenaikan harga tiket oleh PT Dharma Indah melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 90 Tahun 2022, yang menetapkan harga tiket Raha-Kendari (PP) kelas ekonomi sebesar Rp140 ribu. Akan tetapi, PT Dharma Indah menaikkan harga menjadi Rp160 ribu dan itu menurutnya diketahui oleh KUPP Raha.

Bacaan Lainnya

“Atas kenaikan harga tersebut masyarakat Muna sudah lama dirugikan. Makanya kita lapor ke APH,” ujar Yogi.

“Kita komitmen bersama massa aksi untuk menyelesaikan masalah ini. Kerugian masyarakat Muna sudah mencapai miliaran rupiah,”tambahnya.

Yoghy berharap APH segera menindaklanjuti laporan tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan perusahaan jasa pelayaran mematuhi aturan yang berlaku.

“Kalau mau berbisnis, berbisnis secara sehat, sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Pungli miliaran rupiah dari masyarakat pengguna jasa transportasi laut di pelabuhan Raha sudah cukup,” tandasnya.

Sementara itu salah satu orator, Machdin menjelaskan bahwa gerakan yang dibangun selama dua hari bukanlah untuk memutus mata rantai kehidupan dari orang-orang yang bekerja di pelabuhan nusantara Raha.

“Perlu digaris bawahi demonstrasi yang dilakukan tidak mengganggu perjalan proses pencarian hidup atau sesuap nasi dari orang-orang yang telah bekerja di pelabuhan baik itu sebagai calo ataupun karyawan yang bekerja di loket, tapi kami mencari keadilan atas masalah yang terjadi di Muna,”jelasnya.

“Jadi kita sudah bertemu bupati, kami meminta agar bisa melakukan evaluasi terhadap masalah yang menimbulkan keresahan ini,”pungkasnya.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *