KIATNEWS: KONAWE- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe mulai memformulasikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan menggelar Rapat Paripurna Pelaporan Hasil Reses Masa Sidang II Tahun 2025, Jumat, 14 Maret 2025.
Agenda ini menjadi tahap krusial dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Konawe tersebut dipimpin Ketua DPRD I Made Asmaya, S.Pd., M.M., didampingi Wakil Ketua Nuryadin Tombili, S.T., serta dihadiri seluruh anggota dewan.
Dalam sambutannya, I Made Asmaya menegaskan bahwa hasil reses bukan sekadar laporan formal, melainkan pijakan utama dalam merumuskan prioritas pembangunan.
Aspirasi yang dihimpun dari masing-masing daerah pemilihan (dapil), kata dia, akan menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
“Seluruh hasil paripurna reses hari ini akan langsung diinput ke dalam kamus usulan pokok-pokok pikiran dewan melalui Bappeda. Ini menjadi dasar penting dalam penyusunan program pembangunan ke depan,” ujarnya.
Made juga menekankan perlunya dukungan anggaran agar aspirasi masyarakat yang telah diserap dapat direalisasikan secara bertahap.
Menurutnya, masyarakat menaruh harapan besar agar usulan yang disampaikan saat reses tidak berhenti pada tataran wacana.
“Realisasi dana pokir harus dipersiapkan dengan baik. Aspirasi masyarakat harus kita kawal agar benar-benar terwujud,” tegasnya.
Selain menyoroti pembangunan infrastruktur, Ketua DPRD Konawe itu mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia menilai pembangunan berkelanjutan hanya dapat tercapai jika dua aspek tersebut berjalan beriringan.
“Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada fisik, tetapi juga pada penguatan SDM. Sinergi keduanya akan memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dengan ditutupnya rapat paripurna tersebut, DPRD Konawe secara resmi membuka masa sidang berikutnya. Ketua DPRD pun menginstruksikan seluruh anggota untuk kembali menjalankan tugas kedewanan seperti biasa, kecuali yang mendapat penugasan khusus dari partai masing-masing.
