KIATNEWS : KENDARI – Realisasi program bantuan bedah rumah atau biasa dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang bersumber dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diduga sarat akan praktik pungutan liar (Pungli).
Bantuan perumahan tersebut merupakan aspirasi dari anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara (Sultra), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Ridwan Bae.
Desa Buke, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) adalah salah satu wilayah yang mendapatkan kucuran BSPS tersebut.
Sejumlah warga Desa Buke keluhkan dugaan Pungli oleh oknum yang mengurus penyaluran bantuan bedah rumah tersebut.
Bagaimana tidak, oknum yang diberikan kepercayaan untuk mendata calon penerima BSPS diduga mewajibkan masyarakat menyetor uang pelicin senilai Rp1 juta per kepala keluarga.
Salah satu warga Desa Buke, Anas Riadi mengatalan, bajwa dirinya sempat didata dan dimintai sejumlah dokumen untuk diusulkan sebagai salah satu penerima BSPS.
Lebih lanjut, Anas Riadi mengungkapkan, selain kelengkapan dokumen, dirinya juga dimintai dana senilai Rp1 juta.
Karena syaratnya mendapat bantuan beda rumah ini harus mengumpulkan dokumen, maka Anas Riadi menyerahkan beberapa dokumen pendukung seperti, foto copy KTP suami istri, dan foto copy kartu keluarga (KK).
Dirinya menyebut, uang itu diserahkan kepada pengurus atas nama Halita yang juga diperintahkan oleh Aminuddin sekitar November 2024 lalu.
“Dikasih waktu, apabila jangka dua hari uang Rp1 juta tidak ada, kami akan dibatalkan atau diganti. Disitulah saya inisiatif, bahkan saya pinjam uang demi membayar,” ujar Anas Riadi kepada awak media, Senin 10 November 2025.
Berjalan beberapa bulan kemudian, kata dia, bantuan tersebut tak kunjung turun, dan diwaktu yang sama, karena dirinya membutuhkan uang, sehingga uang Rp1 juta diminta kembali, tepatnya pada Juni 2025.
Di saat itu, lanjut Anas Riadi, Ia menghubungi Aminuddin dan diarahkan untuk menghubungi Jamal yang merupakan pemilik toko di Desa Kiaeya, yang ditunjuk sebagai penyuplai material pambangunan bedah rumah, termaksud di Desa Buke.
“Saya telepon, Pak Jamal bilang tidak ada masalah, kemudian saya diarahkan untuk ke rumah Pak Jamal, dan di situ Pak Jamal sampaikan kalau ada keluarga yang ingin mengambil uang, yang tidak sabar silahkan datang,” ungkapnya.
Tak berselang lama, bantuan tersebut akhirnya turun, namun namanya tidak masuk sebagai penerima bantuan bedah rumah. Padahal, berkasnya sudah Ia setorkan ke pengurus penerima bantuan bedah rumah.
Sehingga, Ia berpendapat, namanya tidak masuk menjadi penerima, lantaran uang Rp1 juta yang dirinya setorkan diambil kembali.
“Nama saya mungkin diganti, hanya kemungkinan uang saya ambil kembali karena butuh. Karena yang tidak ambil ini uangnya sekitar 25 orang sekarang sudah dibikin rumahnya,” jelasnya.
Hal serupa disampaikan, warga Desa Buke lainnya, Karianto yang mempertanyakan mengapa dirinya hingga saat ini tak kunjung menerima bantuan tersebut. Padahal, namanya diurutan pertama saat pendataan.
Bahkan, dirinya mengaku ikut membayar Rp1 juta, sama seperti yang lainnya, demi memperoleh rumah yang layak huni.
“Saya pertanyakan kenapa saya tidak dapatkan bantuan, karena semua orang di tetangga saya dapat, mungkin gara-gara saya ambil kembali uang yang saya kasih masuk di pengurus,” ucapnya.
Karianto juga mengaku, saat dirinya meminta uang yang Ia pernah setorkan, Ia diarahkan untuk mengambil uang itu kepada Jamal.
“Saya disuruh pergi ambil uang di tempat pengiriman bahan (toko) Pak Jamal, habis itu saya tidak urus mi. Nanti setelah turun bahan, saya pertanyakan kenapa saya tidak dapat, katanya kenapa ko tarik uang mu, kalau ko tidak tarik uang kau akan dapat, saya bilang sudah mi kalau begitu jalan ceritanya,” jelasnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Desa (Kades) Buke, Nuratia mengaku tidak tahu menahu terkait adanya permintaan uang senilai Rp1 juta kepada calon penerima bantuan beda rumah.
“Saya tidak tahu itu, kalau ada permintaan uang,” ucap dia.
Setahu dia, dirinya hanya mengusulkan nama-nama warganya yang memang layak untuk mendapatkan bantuan beda rumah. Sekalipun yang ia usulkan tidak tercover, itu bukan ranahnya lagi.
“Tugas saya hanya mengusulkan bersama Aminuddin, saya 20 orang, dan Aminudin 10 orang. Terkait permintaan uang itu tidak ada, boleh ditanya yang terima bantuan. Bahkan, Pak Jamal sampaikan pada saat rapat, itu tidak dipungut biaya, semuanya gratis,” bebernya.
Sementara itu, Jamal yang dihubungi awak media ini membantah seluruh tudingan terkait dirinya yang mengarahkan dan menampung uang dari calon penerima bantuan beda rumah.
“Informasi yang sangat sesat, saya tidak pernah meminta, menelpon, mengarahkan apapun itu tidak ada saya terima sepeserpun,” ungkapnya.
