KIATNEWS : KENDARI – Sejumlah pihak menunjukkan perhatian mereka terhadap penataan kawasan kumuh di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Diantaranya Jenderal Kawasan Pemukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Komisi V DPR RI.
Didampingi Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran (SKI), Direktur Jenderal Kawasan Pemukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ir. Fitrah Nur, bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, meninjau langsung kawasan Pulau Pandan, Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Selasa 10 Juni 2025.
Selain wali kota, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, staf ahli, Camat Abeli, dan Lurah Poasia juga turut hadir dalam kunjungan tersebut.

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kendari, Pulau Pandan dihuni sekitar 165 rumah dan 187 Kepala Keluarga (KK), dengan karakteristik permukiman padat dan berada di wilayah pesisir yang rentan.
Siska Karina Imran menyambut baik kepedulian dan kolaborasi berbagai pihak dalam membangun kota menuju Kendari yang semakin maju. Ia menegaSisk, bahwa Pemkot Kendari akan segera menindaklanjuti hasil kunjungan ini dengan langkah konkrit.
“Alhamdulillah pagi ini kita bersama meninjau lokasi. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan menyiapkan perencanaannya dan akan terus berkoordinasi dengan satuan kerja (Satker) dan balai pemukiman. Insya Allah akan segera terealisasi penataannya secara kongkrit dan bertahap,” ungkap Siska Karina Imran.
Di tempat yang sama, Dirjen Kawasan Pemukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fitrah Nur mengatakan, peninjauan ini bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam menangani kawasan kumuh, khususnya di daerah pesisir.
“Ini adalah lokasi peninjauan saya yang ketiga. Kita akan mencoba menata kawasan pesisir. Dari kunjungan hari ini, sudah dilakukan koordinasi dengan bu wali, dan nantinya perencanaannya akan disiapkan dan diserahkan ke Pemerintah Kota Kendari,” kata Fitrah Nur.
Untuk fokus penataan, lanjut Fitrah Nur, tidak hanya menyasar perbaikan rumah warga, tetapi juga peningkatan kualitas lingkungan secara menyeluruh. Yang akan dibenahi mencakup lingkungan dan rumah, termasuk penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan fasilitas pendukung seperti akses jalan, sanitasi, dan drainase.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kendari, Satria Damayanti mengungkapkan, pihaknya telah memulai proses identifikasi kebutuhan dasar masyarakat di Pulau Pandan, dan siap mengawal proses perencanaan teknis yang akan dilaksanakan.
“Kami sudah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada di Pulau Pandan, seperti keterbatasan akses air bersih, drainase yang buruk, dan minimnya ruang terbuka. Dalam waktu dekat, kami akan menyusun dokumen perencanaan teknis sebagai dasar pelaksanaan program penataan kawasan ini,” jelas Satria Damayanti.
Menurutnya, penataan kawasan ini menjadi bagian dari visi Pemerintah Kota Kendari dibawah kepemimpinan Siska Karina Imran dan Sudirman, untuk membangun kota yang inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, khususnya di wilayah pesisir. (Adv)