KIATNEWS : KONAWE – Menyikapi ketimpangan pembangunan di Kecamatan Routa, DPRD Kabupaten Konawe mendorong berbagai usulan pembangunan di wilayah tersebut, menjadi skala prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Konawe, Kristian Tandabioh, saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), di Balai Desa Parudongka, Senin, 2 Februari 2026.
Musrenbang tersebut dipimpin Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Konawe, Dr. Adrianto, serta dihadiri dua anggota DPRD Konawe dari Daerah Pemilihan Konawe V, yakni Fakhruddin, dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Kristian Tandabioh dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB).
Turut hadir pula sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), para kepala desa, serta lurah se-Kecamatan Routa yang secara aktif menyampaikan kebutuhan dan persoalan pembangunan di wilayah masing-masing.
Melalui Musrenbang tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai usulan pembangunan di wilayah itu, dengan harapan dapat direalisasikan pihak Pemerintah Kabupaten Konawe.
Untuk itu, pihak DPRD Kabupaten Konawe diharapkan dapat mengawal berbagai usulan masyarakat.
Kristian Tandabioh mendesak Pemerintah Kabupaten Konawe agar menjadikan usulan pembangunan dari Kecamatan Routa sebagai prioritas utama
Kristian Tandabioh menegaskan, bahwa DPRD memiliki harapan besar agar seluruh aspirasi masyarakat yang telah dirumuskan melalui Musrenbang, tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan semata, melainkan benar-benar masuk dalam daftar prioritas pembangunan daerah.
“Harapan DPRD, usulan masyarakat Kecamatan Routa dapat diprioritaskan untuk diakomodasi pada tahun anggaran 2027, karena hingga saat ini masyarakat masih merasakan minimnya pembangunan di wilayah ini,” ujar Kristian Tandabioh.
Ia mengungkapkan, sejumlah kebutuhan mendesak yang disampaikan masyarakat meliputi pembangunan infrastruktur dasar serta program strategis di sektor pertanian.
Di antaranya adalah penyediaan perpipaan air bersih, pengaspalan jalan, pembangunan jembatan, serta program percetakan sawah guna mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Usulan masyarakat meliputi perpipaan air bersih, pengaspalan jalan, jembatan, dan percetakan sawah,” ungkapnya.
Selain mengandalkan dukungan anggaran pemerintah daerah, Kristian juga menyoroti keberadaan aktivitas pertambangan di Kecamatan Routa. Ia menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah.
“Perusahaan yang beroperasi di Routa harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan menunaikan kewajibannya, terutama melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, agar masyarakat di wilayah lingkar tambang juga dapat merasakan manfaat pembangunan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kristian mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas wilayah sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan.
Menurutnya, stabilitas sosial dan komunikasi yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan pihak perusahaan menjadi kunci agar program pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.
“Oleh karena itu, kami menekankan agar perusahaan dan masyarakat terus membangun komunikasi dan bekerja sama secara baik, sehingga pembangunan di Kecamatan Routa dapat berjalan lancar dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Adv)
