KIATNEWS : KENDARI – Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, secara resmi membuka kegiatan Konsolidasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang digelar di Ruang Samaturu, Kantor Balai Kota Kendari, Senin, 23 Juni 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari lintas sektor, termasuk Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil, perwakilan dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial, BPJS Kota Kendari, serta para pekerja sosial yang tergabung dalam berbagai program kesejahteraan sosial.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Kendari menekankan pentingnya sinergi dan pembaruan data kesejahteraan sosial sebagai bagian dari peralihan sistem pendataan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Perubahan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi dan efektivitas penyaluran bantuan sosial di Kota Kendari.
Wakil Wali Kota Kendari mengungkapkan, lebih dari 9.000 data warga miskin sempat dinonaktifkan karena ketidaksesuaian data, yang berisiko menimbulkan ketimpangan sosial apabila tidak segera ditindaklanjuti.
Wawali menekankan pentingnya proses verifikasi dan validasi data secara langsung di lapangan oleh para pilar sosial, seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesos, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Ia mengimbau agar semua petugas menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas.
“Tanggung jawab kita bukan hanya administratif, tetapi juga moral dan kemanusiaan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Sudirham, menjelaskan bahwa sebanyak 9.823 penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dinonaktifkan akibat peralihan data DTKS ke DTSN. Dampak dari hal ini turut memengaruhi capaian Universal Health Coverage (UHC) kota Kendari yang kini berada di angka 78 persen.
Namun, pihaknya bersama Dinas Kesehatan telah mengambil langkah-langkah cepat dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk membuka ruang validasi ulang data hingga bulan Juli mendatang.
Pada kesempatan yang sama, Sudirham juga memperkenalkan jajaran pilar sosial yang hadir dalam kegiatan tersebut. Mulai dari TKSK, pendamping PKH, petugas rehabilitasi sosial, pelopor perdamaian, Tagana, petugas SLRT, hingga 195 petugas Puskesos yang bertugas langsung di setiap kelurahan. Ia menekankan bahwa petugas Puskesos adalah ujung tombak pelaksanaan validasi data karena mereka bekerja langsung di lapangan dan mengenal kondisi warganya secara personal.
Selain membahas validasi data, kegiatan ini juga menyoroti beragam bentuk bantuan sosial yang tersedia, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kota. Di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Cadangan Beras Pemerintah (CBP), bantuan disabilitas dan lansia, Bedah Rumah (BDR), bantuan keharifan lokal, hingga program Rumah Terpadu Sejahtera (RPS). Semua bantuan ini diharapkan dapat tepat sasaran dengan adanya pendataan yang lebih akurat.
Kegiatan ini diakhiri dengan pembagian data by name by address kepada para pekerja sosial untuk ditindaklanjuti melalui proses verifikasi lapangan. Wakil Wali Kota menutup kegiatan dengan memberikan apresiasi kepada seluruh pilar sosial atas dedikasi mereka.
“Kerja keras dan ketulusan teman-teman di lapangan adalah kunci agar masyarakat kita bisa benar-benar merasakan kehadiran negara,” ujarnya.
Ia juga berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan Kendari sebagai kota layak huni dan sejahtera pada 2029. (Adv/Er)
