KIATNEWS : KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menunjukkan keseriusannya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berdampak nyata bagi masyarakat. Salah satu upaya itu diwujudkan melalui kegiatan Klinik Pelatihan Evaluasi Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kota Kendari, Selasa, 1 Juli 2025.
Kegiatan yang berlangsung di aula Balai Kota Kendari ini diikuti oleh 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta 4 bagian pengampuh reformasi birokrasi lingkup Pemkot Kendari.
Dibuka secara resmi oleh Asisten III Setda Kota Kendari, Imran Ismail, kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menyelaraskan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan kebijakan nasional serta kebutuhan pelayanan publik yang semakin dinamis.
Dalam sambutannya, Imran Ismail menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya soal dokumen dan penilaian, melainkan soal perubahan kultur kerja dan peningkatan pelayanan publik secara nyata.
“Transformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan instruksi dari atas. Perubahan sejati harus dimulai dari semangat para ASN di lapangan. Pelayanan publik harus terasa manfaatnya langsung oleh masyarakat,” ujar Imran.
Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada tataran seremonial, tetapi menjadi pemicu perubahan pola pikir dan etos kerja seluruh aparatur.
“Kita harus ubah cara kerja lama. Fokus kita bukan lagi administratif, tapi output dan dampaknya untuk masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Inspektur Kota Kendari, Sri Yusnita, menjelaskan bahwa Klinik Evaluasi Reformasi Birokrasi ini dirancang sebagai ruang belajar dan diskusi bersama lintas OPD. Peserta diajak memahami instrumen penilaian reformasi birokrasi terkini yang kini berfokus pada hasil (outcome) bukan semata proses.
“Kementerian PANRB kini menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan. Jadi bukan lagi soal checklist dokumen, tapi soal sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya,” kata Sri Yusnita.
Kegiatan ini juga menjadi bentuk respons aktif Pemerintah Kota Kendari terhadap dinamika perubahan sistem evaluasi reformasi birokrasi nasional. Dalam sesi klinik, peserta diberi pendampingan langsung dalam menyusun laporan evaluasi berbasis hasil dan indikator kinerja yang terukur.
Sebagai bentuk keseriusan, Inspektorat Kota Kendari terus membangun sinergi antar-unit kerja, guna mendorong integrasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam perencanaan dan evaluasi program kerja OPD.
“Reformasi birokrasi harus menjadi gerakan bersama. Kami ingin hasilnya tidak hanya terlihat di laporan, tapi juga terasa dalam pelayanan yang cepat, mudah, dan inklusif,” pungkasnya.
Tak hanya materi teknis, kegiatan ini juga menghadirkan diskusi kelompok, studi kasus, serta praktik penyusunan dokumen evaluasi reformasi berbasis hasil. Seluruh peserta diberikan simulasi langsung untuk menyelaraskan strategi masing-masing OPD dengan arah kebijakan nasional.
Melalui kegiatan ini, Pemkot Kendari berharap dapat menciptakan birokrasi yang adaptif, transparan, dan semakin mampu menjawab tantangan zaman. Budaya kerja yang inovatif dan berdampak diharapkan menjadi nilai dasar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan. Pemerintah Kota Kendari berkomitmen menjadikan reformasi birokrasi sebagai fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani.(Adv/Er)
