KIATNEWS: KENDARI – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kendari bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sulawesi Tenggara, dan Perum BULOG Kanwil Sulawesi Tenggara meresmikan 115 Kios Pangan Digital yang tersebar di 65 kelurahan Kota Kendari.
Kegiatan ini sebagai tindaklanjut High Level Meeting (HLM) TPID Kota Kendari 2025, yang dipimpin oleh Wali Kota Kendari dan dihadiri oleh pimpinan OPD anggota TPID, Satgas Pangan, dan Perumda Kota Kendari.
Perkembangan Inflasi pada Juli 2025 tercatat 1,01% (mtm) dan 3,72% (yoy), menempatkan Provinsi Sulawesi Tenggara pada peringkat lima tertinggi secara nasional.
Untuk Kota Kendari sendiri, inflasi tercatat sebesar 1,11% (mtm) dan 2,82% (yoy). Meski capaian tahunan relatif lebih rendah, tren kenaikan inflasi bulanan perlu diwaspadai mengingat peran Kendari sebagai pusat perdagangan yang bergantung pada pasokan dari wilayah produsen seperti Konawe dan Baubau.
Kepala KPw BI Sulawesi Tenggara, Edwin Permadi menyampaikan, bahwa beras menjadi komoditas pendorong inflasi terbesar akibat penyaluran beras SPHP yang masih terbatas.
Kepala BI Sultra menekankan perlunya sinergi dan kolaborasi seluruh pihak terkait, agar penyaluran beras SPHP dapat optimal dan efek stabilisasi harga beras segera dirasakan oleh masyarakat. Selain beras, komoditas hortikultura seperti kangkung, tomat, dan cabai rawit juga turut memicu inflasi akibat gangguan produksi.
“Solusi yang diusulkan mencakup pemanfaatan rumah semai dan greenhouse dengan pengaturan tanam berbasis teknologi digital,” ungkap Edwin Permadi.
Sejalan dengan hal tersebut, Walikota Kendari, Siska Karina Imran menegaskan, bahwa pelaksanaan HLM TPID Kota Kendari 2025 bertujuan untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan stabil.
Hal tersebut yang menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi Kota Kendari yang berkelanjutan melalui penguatan strategi 4K, yang meliputi ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi efektif.
Launching Kios Pangan Digital ini juga merupakan bagian dari rangkaian Pekan QRIS Nasional (PQN), yang menegaskan pentingnya digitalisasi pembayaran QRIS dalam memperkuat rantai distribusi dan mendukung pengendalian inflasi pangan.
Implementasi pembayaran digital berbasis QRIS tidak hanya mempermudah transaksi dan meningkatkan transparansi harga, tetapi juga mempercepat arus distribusi barang dari produsen ke konsumen.
Percepatan digitalisasi ini diharapkan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara yang berkelanjutan, melalui peningkatan efisiensi transaksi, penguatan inklusi keuangan, dan perluasan akses pasar bagi pelaku usaha.
