KIATNEWS : JAKARTA – Sebagai bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana, Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, audiensi dengan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Senin, 23 Juni 2025.
Langkah ini ditempuh untuk mempercepat proses realisasi dana hibah pascabencana yang telah diusulkan Pemerintah Kota Kendari sebelumnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Wali Kota didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, yang juga menjabat sebagai ex officio Kepala BPBD, serta Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang. Pertemuan berlangsung produktif dan penuh harapan untuk mempercepat proses administrasi serta pelaksanaan di lapangan.
Adapun fokus utama dari audiensi ini adalah dua proyek prioritas yang sangat mendesak untuk direalisasikan:
1. Pembangunan penguat tebing/pantai di Jalan Kolosua, Kelurahan Kemaraya
2.Pembangunan penguat tebing/pantai di aliran Kali, Kelurahan Lepo-Lepo
Kedua lokasi tersebut merupakan kawasan padat penduduk yang sangat rentan terhadap risiko bencana, terutama banjir dan longsor yang berpotensi kembali terjadi saat musim hujan. Dengan total anggaran usulan sebesar Rp4,8 miliar, Pemkot berharap langkah percepatan ini akan menghasilkan dukungan penuh dari BNPB demi keselamatan masyarakat.
“Perlindungan warga adalah prioritas utama kami. Penguatan infrastruktur di kawasan rawan bencana bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi menyangkut keselamatan jiwa masyarakat. Karena itu, kami berharap BNPB dapat segera merealisasikan bantuan hibah ini,” ujar Wali Kota Siska Karina Imran.
Audiensi ini juga menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Kendari untuk menyampaikan rencana usulan tambahan bantuan hibah. Hal ini didorong oleh fakta di lapangan bahwa sejumlah infrastruktur penting masih mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir 2024 hingga awal 2025.
Beberapa lokasi tambahan yang diusulkan antara lain:
1. Talud yang rusak akibat banjir di Kelurahan Mokoau
2. Jembatan terdampak di Kelurahan Watulondo
3. Talud di kawasan Tambat Labuh
4. Sejumlah titik drainase, penguat tebing pantai, dan bantaran sungai yang rawan longsor di berbagai titik kota
Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, menjelaskan bahwa saat ini tim teknis tengah mempersiapkan seluruh dokumen pendukung agar pengajuan tersebut memenuhi standar dan dapat segera diproses BNPB.
“Kami pastikan semua persyaratan administrasi dilengkapi agar tidak ada hambatan dalam pengajuan lanjutan,” ungkapnya.
Upaya yang dilakukan Wali Kota Kendari ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari strategi besar Pemerintah Kota dalam membangun ketangguhan wilayah menghadapi bencana. Kolaborasi dengan BNPB diharapkan tidak hanya berhenti pada bantuan dana, tetapi juga mencakup dukungan teknis dan sinergi dalam jangka panjang.
Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Kendari dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.
Dengan hadir langsung di tingkat pusat, Wali Kota menegaskan bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Kendari tetap menjadi prioritas utama di tengah dinamika tantangan alam yang kian kompleks. (Adv/Er)
