KIATNEWS : KONAWE — Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (ISMPI) sambangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Kamis 5 Februari 2026.
Kehadiran rombongan ISMPI diterima langsung Ketua Komisi I DPRD Kabupaten. Konawe, Dedy dan turut didampingi Rafiq Sepdian Poseno.
Melalui pertemuan tersebut, ISMPI dan DPRD Kabupaten Konawe berdiskusi soal isu pertanian dan masa depan sektor agraris di Bumi Lumbung Padi tersebut.
Diketahui, rombongan ISMPI terdiri dari mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lakidende, Universitas Halu Oleo (UHO), Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), Universitas Sembilan Belas November (USN), serta Universitas Cokroaminoto Palopo.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyoroti posisi strategis Konawe sebagai daerah berjuluk lumbung padi Sulawesi Tenggara, sekaligus mempertanyakan peran DPRD dalam mengawal kebijakan pertanian serta diversifikasi komoditas unggulan daerah.
Salah satu perwakilan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lakidende mempertanyakan apakah Konawe hanya akan terus berfokus pada sektor pertanian padi semata.
”Konawe dikenal sebagai lumbung padi. Namun kami ingin mengetahui sejauh mana fungsi pengawasan DPRD, dan apakah ke depan Konawe hanya akan bergantung pada sektor pertanian saja, “ujar mahasiswa tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Konawe, Dedy menegaskan, bahwa Konawe tidak hanya mengandalkan padi sebagai komoditas utama. Menurutnya, daerah ini juga memiliki potensi besar di sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Lebih lanjut politisi Partai Gerindra itu menekankan, bahwa pengembangan sektor perkebunan harus dilakukan secara berimbang dan berkelanjutan, tanpa mengesampingkan aspek lingkungan serta kepentingan masyarakat lokal.
Ia menyebut, sektor perkebunan diproyeksikan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja baru.
”DPRD menaruh perhatian serius terhadap pengawasan perusahaan perkebunan agar mematuhi regulasi, termasuk kewajiban kemitraan dengan petani lokal dan tanggung jawab sosial perusahaan,” ujar Dedy.
Ia juga memaparkan, bahwa DPRD Konawe terus menguatkan perannya dalam meneguhkan posisi daerah sebagai penyangga pangan utama di Sulawesi Tenggara. Julukan lumbung padi dinilai bukan sekadar simbol, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijaga melalui kebijakan yang berpihak kepada petani.
Dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPRD secara konsisten mengawal berbagai program pertanian agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.
”Mulai dari penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penguatan jaringan irigasi, bantuan bibit unggul, hingga dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan), menjadi fokus yang terus diperjuangkan, “papar Dedy.
Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe disebut sebagai kunci menjaga produktivitas pertanian, khususnya komoditas padi.
Melalui perencanaan anggaran yang terarah, Pemda didorong untuk memastikan keberlanjutan lahan pertanian produktif serta melindungi petani dari ancaman alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
Tak hanya berhenti pada peningkatan produksi, DPRD Konawe juga menaruh perhatian serius pada persoalan distribusi dan pemasaran hasil panen. Ketergantungan petani terhadap tengkulak dinilai masih menjadi persoalan klasik yang perlu solusi konkret.
”Untuk itu, DPRD mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi tani, serta pembukaan akses pasar yang lebih adil agar petani memperoleh harga jual yang layak, “ucap Dedy.
Ke depan, DPRD Konawe bersama Pemda berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor guna menjadikan Konawe bukan hanya sebagai lumbung padi, tetapi juga daerah agraris yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.
”Dengan kebijakan yang tepat dan keberpihakan yang kuat terhadap petani, Konawe diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,”pungkasnya. (Adv)
