KIATNEWS : KONAWE — Melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPRD Kabupaten Konawe terus memperkuat perannya sebagai representasi kepentingan masyarakat.
Setiap kebijakan yang dibahas dan dilahirkan, tidak hanya diarahkan untuk memenuhi aspek administratif dan normatif semata, tetapi juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Konawe, Dedy menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap regulasi daerah disusun secara partisipatif, dengan menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan.
Dalam proses penganggaran, kata Dedy, pihaknya juga berupaya mendorong alokasi anggaran yang tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Sementara itu, melalui fungsi pengawasan, Komisi I DPRD Konawe secara konsisten mengawal pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah, agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengawasan ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat, sekaligus memastikan tidak terjadi penyimpangan yang merugikan kepentingan publik.
Dengan penguatan ketiga fungsi tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Konawe berharap, kehadiran lembaga legislatif dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kesejahteraan masyarakat Konawe secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan, langkah konkret yang dilakukan Komisi I dimulai dari pendalaman substansi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Dedy menambahkan, proses tersebut tidak dilakukan secara tertutup, melainkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta menyerap aspirasi masyarakat melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan kunjungan kerja langsung ke lapangan.
“Komisi I juga melakukan kajian berbasis data serta evaluasi terhadap regulasi yang telah berjalan. Dengan begitu, produk legislasi yang dihasilkan tidak hanya selaras dengan kepentingan nasional, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat Konawe,” ujar Dedy, Rabu 4 Februari 2026.
Menurut dia, dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hubungan yang terbangun sejauh ini berjalan cukup baik dan konstruktif.
Koordinasi rutin melalui rapat kerja dan forum resmi menjadi ruang strategis, untuk menyelaraskan kebijakan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Komunikasi yang baik menjadi kunci, agar setiap program pemerintahan dapat berjalan efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” jelas Politisi Gerinda.
Dedy juga mengatakan, bahwa kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah telah melahirkan sejumlah kebijakan strategis yang berdampak nyata. Hal itu terlihat dari peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas program pemerintahan, serta respon positif masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Keberhasilan tersebut, kata dia, tidak lepas dari perencanaan bersama, pengawasan yang berkelanjutan, serta komitmen untuk terus menyesuaikan kebijakan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Terkait penyaluran aspirasi masyarakat, Dedy memastikan setiap usulan yang disampaikan melalui Musrenbang maupun masa reses DPRD tidak berhenti sebagai formalitas.
Aspirasi tersebut diklasifikasikan berdasarkan skala prioritas, kemudian disinkronkan dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD.
“DPRD bersama pemerintah daerah melakukan pengawalan dan evaluasi agar aspirasi masyarakat benar-benar terwujud dalam bentuk program dan kegiatan yang berdampak langsung,” tegasnya Sekretaris DPC Gerindra Konawe.
Olehnya itu, Komisi I DPRD Konawe berkomitmen memperkuat kemitraan strategis dengan Pemerintah Daerah.
”Fokus utama diarahkan pada peningkatan komunikasi, sinkronisasi kebijakan, serta penguatan fungsi legislasi dan pengawasan guna mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, “pungkasnya. (Adv)
