KIATNEWS: KONAWE- Tekanan publik terhadap proyek pembangunan Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah IV Kendari di kawasan Ameroro, Kecamatan Uepai, akhirnya memantik respons cepat DPRD Konawe.
Setelah menerima aksi unjuk rasa mahasiswa dan petani, pimpinan dewan langsung bergerak meninjau lokasi persawahan yang terdampak gangguan irigasi, Selasa (8/4/2025).
Sebelumnya, puluhan mahasiswa dan petani mendatangi Kantor DPRD Konawe sekitar pukul 11.13 WITA. Mereka memprotes proyek bangunan ukur ambang lebar debit air yang dinilai menyebabkan aliran air ke sawah terhenti, sehingga mengancam musim tanam tahun ini.
Aksi sempat memanas dengan pembakaran ban sebagai simbol kekecewaan terhadap lambannya penanganan persoalan.
Para demonstran menyebut sedikitnya ratusan hektare lahan sawah terancam gagal tanam akibat distribusi air yang tidak lagi normal sejak proyek tersebut berjalan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya, S.Pd., M.M., didampingi Wakil Ketua Nasrullah Faizal, S.H., serta Ketua Komisi II Eko Saputra Jaya, S.H., bersama anggota lainnya, langsung turun ke Kecamatan Uepai.
Di tengah hujan deras, rombongan dewan meninjau langsung kondisi persawahan dan bangunan BWS yang dipersoalkan warga.
“Kami ingin memastikan secara langsung kondisi di lapangan, agar langkah yang kami ambil benar-benar berdasarkan fakta,” ujar I Made Asmaya usai peninjauan.
Dari hasil pengecekan sementara, debit air di sumber utama terlihat cukup besar, namun distribusinya belum menjangkau seluruh areal persawahan. Data awal menyebutkan sekitar 143 hektare lahan belum dapat dialiri air secara optimal.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Konawe memastikan akan memanggil pihak BWS Wilayah IV Kendari dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan pada Kamis, 10 April 2025. RDP tersebut akan menghadirkan perwakilan petani guna mencari solusi konkret atas persoalan irigasi.
“Surat pemanggilan segera kami layangkan. Permasalahan ini tidak bisa dibiarkan berlarut karena menyangkut keberlangsungan hidup petani,” tegas Made.
Wakil Ketua DPRD Nasrullah Faizal menambahkan, persoalan irigasi harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu target swasembada pangan dan program nasional di sektor pertanian.
“Ketahanan pangan adalah prioritas. Hak petani harus dilindungi, dan proyek pembangunan tidak boleh merugikan masyarakat,” ujarnya.
DPRD Konawe berharap melalui RDP mendatang dapat ditemukan solusi teknis yang cepat dan tepat, sehingga para petani bisa kembali menggarap sawah mereka tanpa dihantui ancaman gagal panen.***
