KIATNEWS : JAKARTA — Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dan pungutan liar (Pungli) pada Proyek Percepatan Pembangunan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), yang diduga melibatkan anggota DPR RI Dapil Sultra inisial RB dan Kepala BWS Wilayah 4 Kendari.
Desakan tersebut disampaikan Koordinator Lapangan Formasi Sultra, Arnol Ibnu Rasyid saat menggelar aksi demonstrasi di Kantor KPK RI, Rabu 12 November 2025.
Dalam orasinya, Arnop Ibnu Rasyid mengatakan, demonstrasi yang di gelar pihaknya merupakan aksi yang ke tiga kalinya.
“Hari ini aksi jilid 3, materinya masih sama soal dugaan keterlibatan anggota DPR RI Dapil Sultra inisial RB dan Kepala BWS Wilayah 4 Kendari, dalam pusaran kasus korupsi dan pungli proyek P3-TGAI,” teriak Arnol Ibnu Rasyid.
Selain itu, lanjut Arnol, selain kasus proyek P3-TGAI di Sulawesi Tenggara, anggota DPR RI Dapil Sultra inisial RB juga diduga terlibat dalam kasus gratifikasi pada proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
“Fokusnya kami adalah kasus pungli Proyek Percepatan Pembangunan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Sulawesi Tenggara. Tetapi, di samping itu, sebagai pengingat, kami juga minta KPK RI kembali dalami keterlibatan RB dalam kasus gratifikasi pada proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur lereta api, jelas aktivis jebolan HMI Jakarta Raya itu.
Pada kesempatan yang sama, Hendro Nilopo selaku penanggungjawab aksi meminta, agar KPK RI juga mendalami dugaan keterlibatan anggota DPR RI Dapil Sultra inisial RB dalam kasus korupsi dan Pungli pada proyek pembangunan Rumah Susun (Rusun) dan program Bedah Rumah di Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Kalau dilihat, hampir semua program pemerintah di Sultra yang melibatkan Komisi V DPR RI terjadi indikasi korupsi maupun Pungli. Sehingga, ini merupakan sinyal bagi KPK untuk betul-betul mengusut keterlibatan RB pada proyek-proyek yang melibatkan Komisi V DPR RI di Sultra,” ujar aktivis yang populer dengan apaan Egis itu.
Mewakili Himpunan Pemuda 21 (HP21) Nusantara bersama Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tergabung dalam Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi), Hendro Nilopo menegaskan, bahwa pihaknya akan menggelar aksi susulan jika dalam waktu yang se singkat-singkatnya KPK RI belum memanggil dan memeriksa RB dan Kepala BWS Wilayah 4 Kendari.
“Kami tegaskan, bahwa kami tidak akan berhenti sebelum KPK RI memanggil dan memeriksa RB dan Kepala BWS Wilayah 4 Kendari,” tutupnya.
