KIATNEWS : KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menargetkan 200 sertifikasi aset rampung hingga Agustus 2025 mendatang.
Sertifikat aset ini merupakan langkah tindak lanjut dari kunjungan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia, Nusron Wahid beberapa pekan lalu.
Dalam rangka mewujudkan target tersebut, Pemerintah Kota Kendari menggelar rapat koordinasi percepatan program sertifikat aset, Kamis 12 Juni 2025.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman dan turut dihadiri perwakilan Kepala BPN Kota Kendari, Asisten I Setda, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan, Inspektur Kota Kendari, hingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari.
Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman mengatakan, bahwa langkah sertifikat aset milik Pemkot akan fokus menyelesaikan pada aset yang sudah lama masuk di BPN.
“Banyak aset kita yang sudah lama masuk di BPN tapi belum bersertifikat. Prioritas kita sekarang adalah menyelesaikan itu terlebih dahulu, bukan yang baru,” ujar Sudirman dalam rapat koordinasi tersebut.
Lebih lanjut, mantan anggota DPRD Provinsi Sultra ini juga menekankan, bahwa sejumlah fasilitas umum (Fasum) perumahan menjadi prioritas utama, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas dan masa depan tata ruang kota.
Menurutnya, banyak kasus ditemukan di lapangan, Fasum yang seharusnya digunakan untuk ruang terbuka hijau, taman, atau tempat ibadah justru dibangun ulang menjadi hunian komersial.
“Kalau aset-aset ini sudah bersertifikat, kami yakin tak akan ada lagi Fasum yang diubah jadi rumah-rumah untuk dijual. Ini soal perlindungan aset negara dan hak masyarakat atas ruang publik,” kata Sudirman.
Pria yang akrab dengan sapaan Imenk ini mengungkapkan, berdasarkan pemetaan Pemkot, ada sekitar 600 bidang tanah yang belum bersertifikat. Dari jumlah tersebut, 279 ditargetkan dapat disertifikasi tahun ini.
Sudirman menyampaikan, bahwa Pemerintah Kota Kendari menargetkan penyerahan sekitar 200 sertifikat tanah akan dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI, pada 17 Agustus mendatang.
“Kepala BPN sudah sepakat. Kami targetkan pada 17 Agustus nanti, 200 sertifikat akan resmi diserahkan. Ini simbol kemerdekaan bagi aset kota dari ketidakpastian hukum,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kota Kendari, Satria Damayanti menegaskan, bahwa pengamanan aset pemerintah daerah bukan hanya soal fisik, tapi juga administrasi.
Satria Damayanti menambahkan, sertifikat adalah dokumen vital dalam menjamin legalitas kepemilikan lahan milik negara.
Sebelumnya, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman telah menerima sejumlah sertifikat beberapa aset milik Pemkot Kendari
Dalam arahannya, Menteri Nusron menegaskan empat hal penting yang menjadi fokus kementerian, yaitu peningkatan layanan pertanahan dan kebijakan publik, percepatan reforma agraria, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional, dan Penataan ruang melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang. (Adv)
