KIATNEWS : WAKATOBI – Proses hukum yang menjerat Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Partai Hanura, Litao, kini tengah memasuki tahap kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA).
Terkait hal tersebut, kuasa hukumnya, Jayadin La Ode, menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Wakatobi untuk menyampaikan pemberitahuan resmi mengenai upaya hukum yang masih berjalan guna merespons proses Penggantian Antarwaktu (PAW) yang sedang bergulir.
Langkah ini ditempuh agar pihak KPU memedomani dan mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2025, khususnya Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (1) tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
“Sebagai kuasa hukum, kami perlu menginformasikan bahwa proses hukum klien kami masih berjalan pada tahap kasasi di Mahkamah Agung. Karena itu, kami mengajak semua pihak, khususnya KPU Kabupaten Wakatobi dan DPRD Kabupaten Wakatobi, untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung,” tegas Jayadin, Jumat (13/11/2026).
Jayadin menjelaskan bahwa merujuk pada Pasal 7 ayat (1) PKPU tersebut, apabila terdapat anggota legislatif yang diberhentikan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c) mengajukan upaya hukum, maka KPU baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota baru dapat menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada pimpinan dewan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Selain persoalan proses kasasi, Jayadin juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini kliennya maupun pihak keluarga belum pernah menerima surat pemberitahuan pemberhentian secara resmi dari pihak partai, kendati surat usulan dari partai telah masuk ke KPUD.
Berbekal pengalamannya sebagai mantan konsultan hukum anggota KPUD, ia menegaskan bahwa norma regulasi telah mengatur secara jelas mekanisme penundaan penyampaian nama calon pengganti selama masih ada upaya hukum. Ia pun berharap seluruh tahapan PAW dijalankan dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku.
Meski demikian, Jayadin menegaskan bahwa pihaknya akan bersikap kooperatif terhadap hasil akhir persidangan nanti.
“Apa pun hasil putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, semua pihak wajib untuk menghormatinya,” pungkasnya.
