KIATNEWS : KENDARI – Di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks, Pemerintah Kota Kendari mengambil langkah progresif dengan memperkuat koordinasi lintas sektor guna mencegah potensi konflik sosial sejak dini.
Melalui Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial yang digelar Kamis, 19 Juni 2025, di Hotel Zahra Kendari, pemerintah kota menunjukkan keseriusannya dalam membangun sistem ketahanan sosial berbasis kolaborasi.
Rapat koordinasi ini digagas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kendari, dan diikuti oleh lebih dari 75 peserta yang terdiri dari para camat, lurah, Kapolsek, Danramil, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis dalam mendukung Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial 2025–2026, yang menargetkan Kendari sebagai kota bebas konflik (zero conflict city).
Kondisi Kondusif, Tapi Potensi Konflik Tetap Ada
Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman yang membuka secara resmi rapat ini menyampaikan, bahwa secara umum kondisi Kota Kendari terbilang kondusif. Data dari Kesbangpol menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, tidak tercatat konflik sosial besar di wilayah Kota Kendari. Namun, sebanyak 14 kasus gesekan horizontal berskala kecil dilaporkan terjadi, sebagian besar dipicu oleh kesalahpahaman antarwarga dan penyebaran isu provokatif di media sosial
“Kita tidak bisa terlena. Ruang digital saat ini sangat rawan. Narasi-narasi negatif dan provokatif dapat dengan mudah menyulut emosi publik, apalagi menjelang momen-momen politik atau perayaan tertentu,” tegas Sudirman.
Karena itu, Pemkot Kendari mendorong optimalisasi peran RT dan RW sebagai garda terdepan dalam deteksi dini dan mediasi konflik. Sudirman menekankan pentingnya penguatan struktur sosial di tingkat akar rumput agar gejala konflik dapat ditangani sebelum meluas.
Perluas Sinergi, Libatkan Ormas Secara Aktif
Catatan penting lainnya dari rapat koordinasi ini adalah dorongan kuat untuk melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam upaya pencegahan konflik. Berdasarkan data Kesbangpol, terdapat lebih dari 180 ormas terdaftar di Kota Kendari, namun hanya sebagian kecil yang selama ini aktif dilibatkan dalam forum dialog sosial.
“Ormas ini bisa menjadi kekuatan yang luar biasa jika dilibatkan dengan pendekatan yang tepat. Jangan tunggu mereka jadi bagian dari masalah, ajak mereka jadi bagian dari solusi,” ujar Sudirman.
Kesbangpol pun merespons hal ini dengan menyusun rencana pelibatan ormas melalui forum rutin yang akan digelar setiap kuartal, serta pelatihan khusus tentang mediasi dan resolusi konflik.
Target Nol Konflik: Antara Harapan dan Strategi

Dengan kolaborasi aktif antarinstansi, penguatan peran masyarakat, serta partisipasi organisasi sosial, Pemerintah Kota Kendari menetapkan target “nol konflik sosial” pada 2026 sebagai tolok ukur keberhasilan tata kelola sosial yang inklusif dan partisipatif.
Program ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam menjaga stabilitas daerah serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Harapannya, Kendari bukan hanya dikenal sebagai kota yang tumbuh secara fisik, tetapi juga sebagai kota yang kuat secara sosial, tempat di mana perbedaan bukan menjadi pemicu konflik, tetapi kekuatan untuk bersatu. (Adv)