Pemkot Kendari Ikuti Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Bersama Kementerian Dalam Negeri

Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman hadiri Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan, bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Rakor yang berlangsung secara Daring. Foto : Pemkot Kendari.

KIATNEWS : KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan, bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Rakor yang berlangsung secara Daring, di Ruang Command Center, Kantor Balai Kota Kendari, Senin 17 Maret 2025

Rakor ini dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang melibatkan berbagai kementerian, dengan fokus pada sinergi antara tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) di bidang Agraria/Pertanahan, Pemerintahan, Kehutanan, Transmigrasi, dan Geospasial.

Dari Pemkot Kendari, nampak dipimpin langsung Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman dan diikuti sejumlah pimpinan OPD.

Bacaan Lainnya

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam sambutannya menjelaskan bahwa rakor kali ini tidak membahas mengenai inflasi, karena menurutnya kondisi inflasi di Indonesia saat ini masih dalam keadaan terkendali dan cukup baik.

“Fokus utama dalam pertemuan ini adalah penandatanganan MoU yang bertujuan untuk mempererat kerja sama antar sektor, serta pembahasan tentang pemeriksaan kesehatan gratis yang akan diberikan kepada masyarakat,” jelasnya.

Tito Karnavian juga menyampaikan bahwa selain masalah kesehatan, topik lainnya yang menjadi perhatian penting dalam rakor ini adalah implementasi pembangunan 3 juta rumah yang direncanakan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung program pembangunan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, sekaligus untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk Indonesia.

Penandatanganan MoU tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Melalui MoU ini, diharapkan dapat tercipta kemitraan yang lebih solid dalam berbagai sektor pemerintahan, termasuk dalam penyelesaian masalah pertanahan, kehutanan, serta pemeriksaan kesehatan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain itu, penekanan juga diberikan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, di mana MoU ini mencakup program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Ini diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan di daerah, serta memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal tanpa hambatan biaya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *