KIATNEWS : MUNA – Pemerintah daerah (Pemda Muna), Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar pertemuan forum lintas sektor dalam pencegahan dan pengendalian (PP) AIDS, Tuberkolosis, dan Malaria (ATM) di aula kantor dinas Kesehatan (Dinkes) Muna, Selasa 25 Februari 2025.
Pelaksanaan supervisi forum lintas sektor PP ATM di insiasi oleh dinkes provinsi Sultra yang diikuti oleh sejumlah kepala OPD, dimana, mengharapkan semua pihak terkait agar mampu menyusun rencana inisiatif baru sehingga membantu mewujudkan komitmen Indonesia untuk ending ATM.
“Melalui rapat ini kita berharap lahir suatu komitmen yang tepat untuk memprioritaskan program-program dalam upaya PP ATM dengan mengalokasikan anggaran yang memadai dalam dokumen perencanaan anggaran sampai target tersebut tercapai dengan melibatkan semua lintas sektor,”jelas Pelaksana tugas Dinkes Muna, Samudra Taufik, CKG kepada awak media.
Untuk kabupaten Muna sendiri kata alumni mahasiswa Jogja itu, bahwa pada tahun 2024 angka ATM sangat memperhatinkan diantaranya HIV memiliki 30 kasus dimana yang meninggal dunia sebanyak 4 orang dan 3 orang dinyatakan positif AIDS.
Sedangkan pada tuberklosis yang ada di Muna pada tahun 2024 sebanyak 360 orang yang sensitif obat , resisten 4 orang dan meninggal dunia 1 orang yang diakibatkan karena belum mengkonsumsi obat.
“Kalau untuk malaria memiliki 72 kasus dimana 3 kasus malaria indigenous (penuluran setempat) yang berlokasi di Wapunto, Waara dan Tongkuno,”jelas Taufik.
Adapun langkah awal dalam PP ATM adalah melibatkan instansi terkait dengan memasang spanduk atau banner untuk mengedukasi para masyarakat yang keluar daerah untuk tidak pulang membawa oleh-oleh (penyakit) seperti ATM.
Sementara itu, PC RSSH Provinsi Sultra, H. Hasnawati, SKM., M.Kes mengatakan, kegiatan PP ATM dilaksanakan juga pada tahun 2023 lalu. Namun pada tahun 2024 penyakit ini mengalami peningkatan secara signifikan. Adapun secara anggaran non OPD dinas kesehatan itu belum ada.
“Dengan adanya pertemuan lintas sektor diharapkan instansi terkait bisa menganggarkan dana ATM. Bukan saja di non dinkes tapi CSR yang ada di kabupaten Muna yang belum terdata bisa menganggarkan dana ATM,”tuturnya.
Kata dia, penanganan penyakit ATM tidak akan bisa tuntas jika hanya dilakukan oleh dinas kesehatan saja akan tetapi perlu adanya kolaborasi terhadap OPD lain.
“Dari data yang ada dinkes itu sudah cukup melakukan signifikan anggaran untuk ATM, kalau OPD lain belum ada makanya kita gandeng instansi terkait untuk bisa menuntaskan masalah ini,” tandasnya.
