KIATNEWS:KENDARI – Guna menekan lonjakan inflasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meluncurkan program gerakan ketahanan pangan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Kepala Disdikbud Sultra, Yusmin mengatakan, program tersebut merupakan gerakan implementasi dari Teaching Factory Merdeka Belajar, dimana siswa diajarkan untuk melakukan pembelajaran berbasis produksi standar industri.
Selain itu, gerakan ini juga merupakan upaya dalam rangka membantu pemerintah dalam mengendalikan inflasi di Sultra.
“Program ini kami gagas sebagai tindak lanjut perintah Bapak Gubernur kepada kami untuk bagaimana menggerakkan sekolah-sekolah dalam rangka membantu mengatasi inflasi dari sektor kebutuhan pangan yang sederhana, dan bisa dilakukan anak-anak didik kita,” ujarnya, Senin (15/5/2023).
Selain itu, gerakan ini sebagai salah satu upaya pencegahan lonjakan inflasi pangan yang dimana menjadi salah satu masalah penyebab inflasi seperti cabe, tomat, bawang merah. Sehingga pihaknya meluncurkan program bergerak bersama dalam rangka menangani inflasi dimulai dari dunia pendidikan.
Masih perkataanya, dalam pelaksanaan nantinya, siswa-siswi khususnya SMK menanam tiga komoditi pangan, diantaranya cabe, tomat dan bawang merah di sekolahnya masing-masing.
“Model pelaksanaannya, anak didik kita di bawah bimbingan guru melakukan budidaya penanaman cabe, tomat dan bawang merah di sekolahnya. Kegiatan itu dilakukan diluar jam pelajaran normal, tapi masih masuk dalam struktur kurikulum merdeka,” jelasnya.
“Jadi anak-anak didik kita melakukan praktek langsung untuk memenuhi kebutuhan cabe, tomat dan bawang merah tetapi tidak mengganggu jam pelajaran normal, malah dia mempertajam kompetensi dan kemampuannya,” ucap mantan Kepala Biro Kesra Pemprov Sultra ini.
Lebih lanjut, Yusmin mengungkapkan, untuk peralatan, khususnya SMK pertanian, alat sudah terpenuhi semua, karena untuk budidaya komoditi tersebut tidak membutuhkan alat yang terlalu banyak.
“Hanya butuh pacul, skop. Jadi alat-alat pertanian sederhana saja yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Lalu untuk lahan, setiap sekolah memiliki lahan yang cukup luas untuk bisa dimanfaatkan. Sekolah yang lahannya terbatas juga bisa memanfaatkan sistem polybag.
“Untuk lahan juga, semua sekolah pasti punya lahan kosong, dan itu yang akan dimanfaatkan. Lahan di sekolah-sekolah kita juga sangat cukup, bahkan ada sekolah kita di Konawe dan Muna ada yang punya lahan sampai puluhan hektar. Itu bisa dimanfaatkan,” ungkapnya.
Dari segi pembiayaan, seperti untuk pengadaan bibit dan perawatan juga tak ada masalah, bisa menggunakan dana BOS.
“Di dana BOS itu ada namanya pembiayaan untuk kebutuhan alat dan bahan praktek. Jadi bisa diambil dari situ. Kebutuhan biayanya juga tidak besar kok,” katanya.
Nantinya, untuk sekolah SMK Program Keahlian Agribisnis Pertanian diwajibkan menanam 200 pohon per komoditi. Sedangkan SMK non program agribisnis pertanian maupun SMA menanam 100 pohon per komoditi.
Untuk pemanfaatan hasil dari pertanian siswa itu nanti ada dua pola. Pola pertama, hasilnya untuk siswa sendiri dibawa pulang lalu diberikan ke orang tuannya sehingga tidak perlu membeli di pasar. Kedua bisa dibagikan ke warga sekitar atau warga tidak mampu sebagai bentuk kepedulian sekolah.
“Dan kalau produksinya lebih, bisa dijual, hasil penjualannya bisa membeli bibit atau alat-alat pertanian untuk pengembangan yang lebih besar,” ungkapnya.
Selain terfokus untuk SMK, SMA pun bisa melakukan program ini, sebab dalam struktur kurikulum di SMA ada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan.
“Jadi bukan SMK saja, tapi SMA juga akan melakukan hal yang sama,” tegasnya
Untuk SMA, nantinya siswa atau guru-guru SMK yang akan menjadi mentor dalam proses penanaman hingga pemeliharaannya. Bisa juga dengan sistem SMK Pertanian yang melakukan penyemaian bibit, SMA tinggal menanam dan merawat sampai panen.
Yusmin merinci, di Sultra terdapat ratusan SMA dan SMK, jika setiap sekolah bisa menanam 100 pohon per komoditi maka bisa menghasilkan puluhan ton sekali panen per komoditi.
Sebagai tindak lanjut kebijakannya, Dikbud akan menggelar rapat dengan pihak terkait dalam waktu dekat agar program segera dilaksanakan.
“Besok saya akan rapat dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Perkebunan, Dinas Perdagangan untuk kita berkolaborasi mengatasi inflasi khususnya pangan melalui sektor pendidikan,” katanya
