KIATNEWS : MUNA — Pemerintah Kabupaten Muna terus bergerak cepat mengupayakan perbaikan infrastruktur jalan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2026 yang diatur dalam Inpres Nomor 11 Tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Muna tengah memperjuangkan anggaran pusat sebesar Rp177 miliar untuk penanganan 12 koridor jalan daerah.
Kepala Dinas PU Kabupaten Muna, Mustajab, mengungkapkan bahwa dalam dua tahun terakhir (2025–2026), daerahnya tidak lagi mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun DAU SG untuk infrastruktur ke-PU-an. Praktis, pembangunan kini bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Muna yang berkisar di angka Rp20 miliar.
“Dari anggaran PAD yang minim tersebut, sebagian kecil kami maksimalkan untuk penanganan darurat/pemeliharaan jalan, serta menyusun dokumen Readiness Criteria (kesiapan teknis) agar kita bisa bersaing di tingkat nasional untuk merebut dana APBN,” ujar Mustajab saat dikonfirmasi, Kamis 4 Juni 2026.
Menanggapi keluhan warga di media sosial terkait kerusakan jalan poros Mantobua – Lohia, Mustajab menegaskan bahwa jalan tersebut sudah masuk dalam perencanaan 12 koridor strategis sejak awal tahun 2026.
Saat ini, Dinas PU Muna sedang melakukan proses penginputan dokumen ke aplikasi SiTIA (Sistem Informasi Transparansi dan Infrastruktur Jalan) milik Kementerian PU yang dibuka sejak 21 Mei hingga 12 Juni 2026.
“Kami sudah mengupayakan berbagai jalur. Sempat diusulkan ke APBD Provinsi Sultra, namun terkendala status jalan yang belum masuk SK jalan provinsi. Atas petunjuk pimpinan, kami juga berkoordinasi dengan Dinas Perkim Muna untuk mendorongnya sebagai jalan lingkungan ke provinsi,” jelasnya.
Kabar baiknya, jalan poros Mantobua – Lohia kini telah mendapatkan atensi langsung dari Menteri PU berkat kawalan ketat dari Anggota Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan BAE.
Selain jalan raya, dokumen kesiapan teknis yang dibiayai APBD Muna juga digunakan untuk mengusulkan sejumlah proyek strategis lainnya ke pemerintah pusat, antara lain:
○ Air Bersih (SPAM Kota Raha): Pagu usulan Rp21 Miliar
○SPAM Duruka: Pagu usulan Rp26 Miliar
○Pasar Manguntara: Pagu usulan Rp34 Miliar
○Inpres Irigasi Daerah (5 lokasi D.I. & 14 lokasi JIAT): Pagu usulan Rp28 Miliar
Tak hanya fokus pada jalan, pada Rabu (3/6/2026) siang, Dinas PU Muna mendampingi tim Balai BPBPK Sultra dan Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis Kementerian PU untuk meninjau kawasan pesisir pantai Kota Raha.
Kawasan sepanjang pantai dari depan Polres Muna hingga Pelabuhan Maligano rencananya akan ditata menjadi “Kawasan Wisata Terpadu Pantai Kota Raha”, termasuk perbaikan kolam renang dan SOR La Ode Pandu dengan estimasi anggaran di atas Rp100 miliar. Tim pusat juga telah melakukan audiensi dengan Bupati Muna terkait dokumen lingkungan dan Feasibility Study (FS) yang harus disiapkan.
“Di tengah efisiensi anggaran, Pemda Muna harus tetap tangguh memberikan pelayanan. Kami sangat membutuhkan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara Pemda, DPRD Muna, Pemprov Sultra, Balai, hingga Kementerian PU agar semua usulan ini bisa gol di pusat,” pungkas Mustajab.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, memastikan siap memperjuangkan kebutuhan infrastruktur di Bumi Sowite. Meski demikian, ia mengingatkan agar pemkab setempat segera melengkapi seluruh dokumen persyaratan.
”Insyaallah, saya akan terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Muna,” ujarnya.
